Gagasan KKI 2023 Jadi Blueprint Kebijakan Sektor Kebudayaan

Gagasan KKI 2023 Jadi Blueprint Kebijakan Sektor Kebudayaan
Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023 usai digelar. Musyawarah akbar yang berlangsung 23-27 Oktober lalu di Jakarta, membicarakan berbagai isu kebudayaan terkini, mulai soal kelembagaan, ekosistem hingga pendanaan.

Dari banyak rangkaian pembicaraan di KKI, akhirnya menghasilkan 10 gagasan utama. Hasil tersebut menjadi dokumen rekomendasi masyarakat kebudayaan Indonesia untuk pemajuan kebudayaan di masa depan.

Ke-10 poin gagasan yang dihasilkan yaitu, pertama, kebudayaan ditegaskan sebagai daya utama dalam mewujudkan transformasi ke-Indonesiaan. Kemudian, periode 2024-2029 ditekankan sebagai babak krusial dalam pemajuan kebudayaan, serta gagasan pentingnya kebebasan berekspresi yang aman dan nyaman.

Poin keempat yaitu mendefinisikan pendidikan yang berkebudayaan “sekolah kehidupan”. Kelima, KKI menyorot mendesaknya transformasi tata kelola Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan di daerah-daerah yang saat ini tata kelola kelembagaannya masih belum jelas.

Gagasan keenam, merekomendasikan perekatan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif. Selanjutnya judi sicbo online poin terkait pemanfaatan teknologi digital untuk mengolah dataraya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indeks Kebudayaan, Program Indonesiana, dan berbagai hasil panen budaya masyarakat.

Gagasan kedelapan menegaskan bahwa masyarakat adat dan lokal lainnya merupakan subjek yang berdaulat atas kebudayaannya. Kesembilan, pandangan bersama bahwa Indonesia memerlukan suatu badan amanat pemajuan kebudayaan.

Terakhir, KKI 2023 menuntut agar model APBN/D diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan. “Terbukti bahwa KKI 2023 ini telah membuat keluaran rekomendasi yang membumi, menukik, dan memberi harapan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mampu mengemban tanggung jawab sebagai bangsa adidaya budaya,” ucap Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, dalam keterangan pers, dikutip Senin (30/10).

Gagasan KKI 2023 Jadi Blueprint Kebijakan

Butir-butir gagasan KKI 2023 disusun sebagai Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029, yang akan menjadi blueprint untuk kebijakan kebudayaan nasional Indonesia selama lima tahun mendatang.

Suharti melanjutkan, gagasan tersebut adalah cita-cita pemajuan yang melibatkan aspirasi semua pemangku kepentingan, mulai dari tim perumus, budayawan, seniman, serta para ahli dari berbagai bidang.

“Upaya pemajuan kebudayaan kita selama ini telah membuktikan bahwa kebudayaan bukan hanya sebatas warisan, namun juga kekuatan untuk mendorong kreativitas dan pembangunan berkelanjutan,” kata Suharti.

Suharti mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menjadikan rumusan KKI 2023 ini sebagai pijakan utama untuk melangkah ke depan, melakukan aksi nyata untuk kebudayaan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan, 10 gagasan KKI 2023 menjadi buah pemikiran segenap pelaku budaya dan masyarakat. Gagasan-gagasan tersebut juga menjadi milik publik, dan dirujuk dalam setiap gerakan pemajuan kebudayaan.

“Selanjutnya kita perlu memastikan kesiapan untuk mengkomunikasikan dan menggelorakan hasil kongres ini ke berbagai daerah di Indonesia.”

Pelaksanaan KKI 2023 mendapat perhatian dan antusiasme yang sangat besar dari masyarakat. Hingga hari penutupan, tercatat sebanyak 2663 peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam perhelatan ini. Mereka datang dari berbagai wilayah Indonesia dengan beragam latar belakang, baik lintas bidang maupun lintas generasi.

KKI 2023 menggelar 50 panel atau forum diskusi, dengan bahasan yang mencakup berbagai aspek kebudayaan. Mulai soal inklusivitas dan kebebasan berekspresi, interaksi seniman dengan buku, kebudayaan dan pendidikan, pemberdayaan desa, kebudayaan dan teknologi, serta kelembagaan kebudayaan, dan masih banyak lagi.

10 Gagasan di atas merupakan ‘hasil panen’ KKI 2023 yang melibatkan sekitar 2663 peserta, penggiat hingga pemerhati kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam rangkaiannya, KKI 2023 juga merekam aspirasi terkait urgensi terbentuknya sebuah kementerian khusus untuk urusan kebudayaan. Namun, aspirasi itu masih belum muncul sebagai salah satu poin rekomendasi akhir kongres.